Rapat Paripurna ke-8, Wali Kota Serahkan LKPJ Tahun 2021 Kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan

MALUKU UTARA - Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2022 DPRD Kota Tidore Kepulauan, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak dan dihadiri 19 Anggota DPRD Kota Tidore, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, camat, lurah dan insan pers.

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt.H.Ali Ibrahim dalam sambutannya mengatakan, saat ini reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia telah berorientasi pada kinerja, dimana ukuran keberhasilan diukur dari pencapaian hasilnya, bukan sekedar uang yang dikeluarkan, karena ukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui arah dan tujuan, juga dapat mengidentifikasi permasalahan daerah serta memonitor implementasi rencana-rencana dan bagaimana cara memperbaikinya.

Baca juga: Presiden Jokowi Terbitkan Kepres No. 2 Tahun 2022

“Olehnya itu Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan saat ini telah berupaya menyiapkan konsepsi pemerintahan berbasis kinerja, dimulai dari meletakkan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD yang baru. Dari 16 IKU tersebut kemudian kami breakdown ke dalam sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub kegiatan dalam setiap usulan OPD, ” ungkapnya.

Lebih lanjut Ali Ibrahim mengatakan, LKPJ hari ini tidaklah sekedar catatan rapor pemerintah daerah untuk dievaluasi oleh wakil rakyat, tetapi lebih jauh, LKPJ menjadi bukti bahwa pemerintah telah hadir untuk rakyat, bekerja secara profesional, transparan, akuntabel dan berpihak untuk kemaslahatan orang banyak.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

LKPJ menjadi ukuran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengakomodir segala macam kebutuhan dan kepentingan rakyat di tengah permasalahan dan tantangan desentralisasi yang semakin kompleks.

"Pada tahun 2021, Alhamdulillah sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun diakui masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat, " pungakasnya.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

“Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi, kita harus bersatu membangun Tidore, dan dari Tidore kita pun harus berkomitmen membangun Maluku Utara, ” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan tersebut juga menyampaikan, berdasarkan informasi dari tim evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 untuk Maluku Utara dari 8 kabupaten dan 2 kota, Kota Tidore Kepulauan mendapat skor yang tertinggi dan terbaik.

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang

Mengakhiri sambutannya, Ia berharap semoga koreksi dan perbaikan DPRD atas nama rakyat Kota Tidore Kepulauan terhadap LKPJ ini, menjadi bukti bahwa pengawasan publik berjalan secara baik dan terbuka, juga segala kritik serta saran yang konstruktif dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Sementara Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak saat membuka rapat paripurna tersebut mengatakan, suasana rapat paripurna hari ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, karena pimpinan dan anggota DPRD serta peserta rapat paripurna menggunakan pakaian adat. Ia juga menambahkan, DPRD akan tetap menggunakan pakaian adat sebagai bentuk mendukung kebijakan pemerintah daerah.

“Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan akan menggunakan pakaian adat sebagai komitmen dan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah, selagi itu baik dan benar, kedepannya rapat paripurna apa saja jika jatuh pada hari kamis, maka kita akan tetap menggunakan pakaian adat Tidore, ” tuturnya.

Usai rapat, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, diserahkan Wali Kota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak.